LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI
# BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI
## Pancasila dan Ekonomi Syariah — Penjelasan dengan Istilah yang Dijelaskan Langsung
---
## A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Tujuan-Tujuan Syariat Islam
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi lima nilai pokok. Meskipun Pancasila tidak berasal langsung dari teks agama, nilai-nilainya ternyata banyak yang sejalan dengan **tujuan-tujuan syariat Islam** (dalam bahasa Arab disebut *maqashid syariah*, artinya "sasaran-sasaran yang hendak dicapai oleh hukum Islam").
Menurut Imam al-Ghazali, ada lima tujuan pokok syariat, yaitu:
1. Menjaga agama (kebebasan seseorang menjalankan keyakinannya)
2. Menjaga jiwa (melindungi keselamatan hidup manusia)
3. Menjaga akal (melindungi kemampuan berpikir manusia, misalnya dari hal yang merusak seperti zat memabukkan)
4. Menjaga keturunan (melindungi kelangsungan keluarga dan generasi)
5. Menjaga harta (melindungi hak kepemilikan dan penggunaan harta secara benar)
Karena Pancasila juga bertujuan melindungi hak hidup, kebebasan beragama, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat, maka Pancasila bisa dianggap memiliki semangat yang sama dengan lima tujuan syariat di atas — yaitu sama-sama berorientasi pada **kebaikan atau kesejahteraan menyeluruh bagi manusia** (dalam bahasa Arab disebut *mashlahah*, artinya "kemaslahatan" atau "kebaikan bersama").
Kesimpulannya: ekonomi syariah (yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan aturan-aturan Islam) tidak bertentangan dengan Pancasila, justru memiliki banyak titik temu nilai.
---
## B. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Konsep bahwa Segala Harta pada Hakikatnya Milik Allah
Sila pertama menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan. Dalam ekonomi Islam, keyakinan ini diterjemahkan menjadi sebuah prinsip dasar bahwa **keesaan Tuhan** (dalam bahasa Arab disebut *tauhid*, artinya "mengesakan Allah, meyakini Allah satu-satunya") juga harus tercermin dalam cara manusia mengelola ekonomi. Prinsip ini disebut sebagai prinsip ketuhanan dalam ekonomi.
Inti prinsip ini adalah:
> **Segala sesuatu, termasuk harta benda, pada hakikatnya adalah milik Allah.** Manusia hanya diberi hak untuk mengelola sementara sebagai titipan (dalam bahasa Arab disebut *amanah*, artinya "titipan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan").
Implikasinya dalam praktik ekonomi sehari-hari:
- Harta tidak boleh ditumpuk semata-mata demi kepentingan pribadi, karena manusia hanyalah pengelola sementara, bukan pemilik mutlak.
- Karena itu muncul kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk orang lain (akan dijelaskan lebih detail di bagian F), larangan mengambil tambahan bunga yang tidak adil dalam pinjam-meminjam (dalam bahasa Arab disebut *riba*, artinya "tambahan yang diharamkan dalam transaksi utang-piutang atau pinjaman"), serta larangan berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan harta secara sia-sia.
- Kegiatan ekonomi seperti jual beli, investasi, dan perbankan dianggap sebagai bagian dari ibadah, bukan aktivitas yang terpisah dari nilai-nilai spiritual atau keagamaan.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar hukum bernegara bagi masuknya nilai ketuhanan ini ke dalam sistem ekonomi nasional Indonesia.
---
## C. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam
Sila kedua berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Dua kata kunci di sini adalah **adil** dan **beradab (bermartabat)**.
Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip dasar bernama **keadilan** (dalam bahasa Arab disebut *'adl*, artinya "sikap menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, tidak berat sebelah"). Prinsip ini mencakup beberapa hal:
- **Adil dalam transaksi**: tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi. Ini termasuk larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan berlebihan (dalam bahasa Arab disebut *gharar*, artinya "ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak") dan larangan riba yang telah dijelaskan sebelumnya.
- **Adil dalam pembagian kekayaan**: kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Prinsip ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7, yang intinya menyatakan bahwa harta jangan sampai hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.
- **Adil dalam perlakuan terhadap sesama manusia**: setiap orang, apa pun latar belakangnya, berhak diperlakukan secara wajar dalam kegiatan ekonomi.
Sila kedua ini menjadi penghubung antara semangat kemanusiaan yang dianut bangsa Indonesia dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, yang sama-sama menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan ekonomi.
---
## D. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Persaudaraan dalam Islam: Kebersamaan Ekonomi Lintas Kelompok
Sila ketiga menekankan pentingnya **persatuan Indonesia**, yaitu semangat kebangsaan yang mengikat berbagai suku, agama, dan golongan menjadi satu bangsa.
Dalam Islam, terdapat konsep serupa yang disebut **persaudaraan** (dalam bahasa Arab disebut *ukhuwwah*). Persaudaraan ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:
- Persaudaraan sesama muslim
- Persaudaraan sebangsa dan setanah air, tanpa memandang agama
- Persaudaraan sesama manusia secara umum, tanpa memandang suku, agama, atau bangsa
Dalam konteks ekonomi, semangat persaudaraan ini melahirkan sikap **saling membantu** (dalam bahasa Arab disebut *ta'awun*, artinya "tolong-menolong"), misalnya diwujudkan dalam:
- Koperasi berbasis syariah, arisan, atau dana pinjaman kebajikan tanpa bunga (dalam bahasa Arab disebut *qardhul hasan*, artinya "pinjaman baik", yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mengambil keuntungan tambahan dari peminjam).
- Instrumen keuangan sosial dalam Islam (akan dijelaskan di bagian F) yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat lintas kelompok.
- Solidaritas yang tidak dibatasi oleh sekat suku atau golongan tertentu, sejalan dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia.
Jadi, sila ketiga dan konsep persaudaraan dalam Islam sama-sama mengarahkan kegiatan ekonomi bukan sekadar soal untung-rugi pribadi, melainkan soal kebersamaan dan tanggung jawab sosial bersama.
---
## E. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan Musyawarah sebagai Cara Mengambil Keputusan Ekonomi
Inti nilai dari sila keempat adalah bahwa keputusan-keputusan penting sebaiknya diambil melalui **musyawarah** (proses berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan), bukan diputuskan secara sepihak oleh satu pihak saja.
Dalam Islam, terdapat konsep serupa yang disebut **syura** (dalam bahasa Arab, artinya "musyawarah" atau "proses meminta pendapat bersama sebelum mengambil keputusan"). Konsep ini disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain di Surat Asy-Syura ayat 38 dan Surat Ali Imran ayat 159.
Dalam praktik ekonomi syariah, prinsip musyawarah ini diterapkan misalnya melalui:
- **Perjanjian kerja sama usaha** di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati bersama sejak awal, bukan ditentukan sepihak oleh pemilik modal (perjanjian jenis ini dalam bahasa Arab disebut *mudharabah* dan *musyarakah*, yaitu dua bentuk akad kerja sama usaha dalam ekonomi Islam).
- **Lembaga pengawas berbasis nilai syariah** di lembaga-lembaga keuangan Islam, yaitu suatu badan yang bertugas mengawasi agar operasional lembaga keuangan sesuai dengan aturan Islam. Keberadaan lembaga ini mencerminkan prinsip pengawasan dan pengambilan keputusan secara kolektif atau bersama-sama, bukan keputusan sepihak dari pihak manajemen.
- Prinsip keterbukaan informasi dan pelibatan semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Sila keempat dan konsep musyawarah dalam Islam sama-sama menolak sistem ekonomi yang bersifat sewenang-wenang dan mendorong keterlibatan bersama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.
---
## F. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dan Cara Islam Membagi Kekayaan kepada Masyarakat
Sila kelima adalah cita-cita agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang saja, tetapi merata ke seluruh rakyat Indonesia.
Islam memiliki beberapa instrumen atau alat yang konkret untuk mewujudkan keadilan sosial ini, yaitu:
**1. Zakat** — kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi orang yang hartanya sudah mencapai jumlah minimal tertentu (dalam bahasa Arab jumlah minimal ini disebut *nishab*). Untuk harta simpanan atau kekayaan pada umumnya, besarnya adalah 2,5 persen dari total harta per tahun. Zakat ini wajib diberikan kepada delapan golongan penerima yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an (misalnya orang miskin, orang yang berutang, dan lainnya).
**2. Infaq** — pemberian harta di jalan kebaikan, sifatnya sukarela (bukan wajib), tanpa ada batasan jumlah atau waktu tertentu.
**3. Shadaqah** — mirip dengan infaq, namun cakupannya lebih luas. Shadaqah tidak harus berupa harta benda, bisa juga berupa senyuman, tenaga, atau ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Sifatnya juga sukarela.
**4. Wakaf** — menyerahkan suatu aset, biasanya berupa tanah atau bangunan, agar dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan umum (misalnya untuk masjid, sekolah, atau rumah sakit). Sifatnya sukarela namun bertahan lama, bahkan bisa selamanya.
Keempat cara di atas berfungsi sebagai **mekanisme pemindahan sebagian kekayaan** dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, sehingga:
- Jarak kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin bisa ditekan.
- Harta tidak hanya dipandang sebagai milik pribadi semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial bagi masyarakat luas.
- Tercipta jaring pengaman sosial yang bersumber dari masyarakat sendiri, sebagai pelengkap dari peran pemerintah.
Hal ini sangat sejalan dengan cita-cita sila kelima: keadilan sosial diwujudkan bukan hanya lewat slogan, tetapi lewat cara-cara pembagian kekayaan yang nyata dan terorganisir, baik melalui lembaga resmi pemerintah maupun lembaga swasta yang mengelola dana-dana tersebut.
---
### Kesimpulan Bab 2
Bab ini membangun argumen bahwa Pancasila dan nilai-nilai ekonomi Islam bukanlah dua sistem yang saling bertentangan, melainkan saling menguatkan. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai yang sejalan dalam ajaran ekonomi Islam:
- Sila pertama sejalan dengan keyakinan bahwa harta pada hakikatnya milik Allah
- Sila kedua sejalan dengan prinsip keadilan dalam transaksi dan pembagian kekayaan
- Sila ketiga sejalan dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan ekonomi
- Sila keempat sejalan dengan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi
- Sila kelima sejalan dengan cara-cara pembagian kekayaan dalam Islam (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf)
No | Kode Link | Judul Topik |
1 | Agunan pada Perbankan Syariah | |
2 | Akad Hawalah pada Perbankan Syariah | |
3 | Akad Ijarah pada Perbankan Syariah | |
4 | Akad Istishna' pada Perbankan Syariah | |
5 | Akad Kafalah pada Perbankan Syariah | |
6 | Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah | |
7 | Akad Murabahah pada Perbankan Syariah | |
8 | Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah | |
9 | Akad Qardh pada Perbankan Syariah | |
10 | Akad Salam pada Perbankan Syariah | |
11 | Akad Sharf pada Perbankan Syariah | |
12 | Akad Wadiah pada Perbankan Syariah | |
13 | Akad Wakalah pada Perbankan Syariah | |
14 | Aset pada Perbankan Syariah | |
15 | Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam | |
16 | Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat | |
17 | Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah | |
18 | Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam | |
19 | Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam | |
20 | Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah | |
21 | Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam | |
22 | Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah | |
23 | Cash Ratio pada Perbankan Syariah | |
24 | Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam | |
25 | Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah | |
26 | Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah | |
27 | Current Ratio pada Perbankan Syariah | |
28 | Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah | |
29 | Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah | |
30 | Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah | |
31 | Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah | |
32 | Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam | |
33 | Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah | |
34 | Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah | |
35 | Ekonomi Keuangan Islam | |
36 | Ekonomi Keuangan Sosial Islam | |
37 | Ekonomi Pancasila Perpektif Islam | |
38 | Ekuitas pada Perbankan Syariah | |
39 | Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam | |
40 | Etika Bisnis Islam | |
41 | Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah | |
42 | Filsafat Ilmu Ekonomi Islam | |
43 | Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam | |
44 | Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah | |
45 | Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam | |
46 | Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah | |
47 | Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam | |
48 | Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer | |
49 | Hedging Perspektif Ekonomi Islam | |
50 | Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam | |
51 | Indikator Kesehatan Perbankan Syariah | |
52 | Industri Keuangan Syariah | |
53 | Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah | |
54 | Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah | |
55 | Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam | |
56 | Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam | |
57 | Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam | |
58 | Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer | |
59 | Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah | |
60 | Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam | |
61 | Kliring dalam Sistem Perbankan Islam | |
62 | Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat | |
63 | Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi | |
64 | Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat | |
65 | Laba Bersih pada Perbankan Syariah | |
66 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | |
67 | Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank | |
68 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam | |
69 | Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam | |
70 | Liabilitas pada Perbankan Syariah | |
71 | Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam | |
72 | Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global | |
73 | Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam | |
74 | Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam | |
75 | Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam | |
76 | Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam | |
77 | Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam | |
78 | Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam | |
79 | Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam | |
80 | Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam | |
81 | Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam | |
82 | Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam | |
83 | Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam | |
84 | Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah | |
85 | Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam | |
86 | Merger pada Perbankan Syariah | |
87 | Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi | |
88 | Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif | |
89 | Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif | |
90 | Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas LandasanEpistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan | |
91 | Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam | |
92 | Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam | |
93 | Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam | |
94 | Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah | |
95 | Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah | |
96 | Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah | |
97 | Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah | |
98 | Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah | |
99 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam | |
100 | Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam | |
101 | Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan | |
102 | Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya | |
103 | Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal | |
104 | Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk | |
105 | Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya | |
106 | Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi | |
107 | Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam | |
108 | Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah | |
109 | Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah | |
110 | Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah | |
111 | Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah | |
112 | Produk Deposito pada Perbankan Syariah | |
113 | Produk Giro pada Perbankan Syariah | |
114 | Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah | |
115 | Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah | |
116 | Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah | |
117 | Quick Ratio pada Perbankan Syariah | |
118 | Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam | |
119 | Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam | |
120 | Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam | |
121 | Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah | |
122 | Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah | |
123 | Riba Perspektif Ekonomi Islam | |
124 | Safe Deposit Box pada Perbankan Islam | |
125 | Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam | |
126 | Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam | |
127 | Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam | |
128 | Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam | |
129 | Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam | |
130 | Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam | |
131 | Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam | |
132 | Sistem Operasional Bank Syariah | |
133 | Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam | |
134 | Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam | |
135 | Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam | |
136 | Uang Perspektif Ekonomi Islam | |
137 | Unit Usaha Syariah (UUS) | |
138 | Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam |
.
Komentar
Posting Komentar