SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

 

BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

Judul ini punya dua kata kunci penting:

• "Keadilan" — merujuk pada prinsip pemerataan dan perlakuan yang adil dalam pengelolaan keuangan negara: siapa yang wajib membayar, berapa besar, dan siapa yang berhak menerima manfaat dari uang negara.
• "Kemaslahatan" — istilah fiqih yang berarti kebaikan/manfaat bersama (public good). Dalam konteks fiskal, artinya setiap kebijakan pajak dan belanja negara harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan sekadar mengisi kas negara.

Jadi, Bab 11 ini secara keseluruhan membahas bagaimana sistem keuangan negara Indonesia (yang berlandaskan Pancasila) bisa dipadukan dengan prinsip-prinsip fiskal Islam (zakat, pajak/dharibah, bait al-mal, dsb.) supaya tercipta sistem yang adil dan membawa maslahat bagi rakyat. Berikut penjelasan tiap sub-babnya.

---

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Apa itu Sistem Fiskal Pancasila? Ini adalah sistem keuangan negara Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, terutama:

• Sila ke-5: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" — dasar bahwa kekayaan negara harus didistribusikan secara adil.
• UUD 1945 Pasal 33 — bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
• Pasal 34 — fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Instrumen fiskalnya berupa: pajak (PPh, PPN, PBB), retribusi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lalu disalurkan melalui APBN/APBD untuk subsidi, bantuan sosial, infrastruktur, dsb.

Apa itu Instrumen Fiskal Islam? Sistem yang bersumber dari syariat, terdiri dari beberapa jenis:

Instrumen	Sifat	Fungsi
Zakat	Wajib, tetap (2,5% untuk zakat maal)	Mensucikan harta, membantu 8 golongan (asnaf)
Infaq/Sedekah	Sukarela	Kedermawanan tambahan
Wakaf	Sukarela, aset abadi	Pembiayaan jangka panjang untuk umat
Kharaj	Pajak tanah (sejarah)	Pendapatan dari lahan pertanian
Jizyah	Pajak non-muslim (sejarah)	Kompensasi perlindungan negara
Dharibah	Pajak darurat/tambahan	Dipungut penguasa saat kas negara (Baitul Mal) kurang

Titik Temunya di mana? Meski sumber hukumnya berbeda (Pancasila bersumber dari konstitusi negara, Islam bersumber dari wahyu), keduanya punya tujuan yang sama:

1. Redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin.
2. Larangan terhadap penumpukan harta yang merugikan orang banyak (dalam Islam: riba, dalam Pancasila: monopoli yang merugikan hajat hidup orang banyak).
3. Semangat gotong royong (Pancasila) sejalan dengan konsep ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam.

Jadi sub-bab ini intinya adalah memetakan persamaan dan perbedaan, lalu menunjukkan bahwa kedua sistem sebenarnya bisa saling melengkapi, bukan bertentangan.

---

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Sub-bab ini membahas sebuah dilema nyata yang dialami umat Islam di Indonesia: mereka punya dua kewajiban finansial sekaligus —

1. Membayar pajak kepada negara (karena mereka warga negara).
2. Membayar zakat kepada agama (karena mereka Muslim).

Mengapa ini disebut "dualisme"? Karena sifat kedua kewajiban ini berbeda:

• Pajak bersifat duniawi-konstitusional, kewajiban ini bisa berubah sesuai undang-undang, dan tidak membawa nilai ibadah.
• Zakat bersifat ukhrawi-teologis, tetap besarannya (2,5%), dan merupakan rukun Islam ketiga — bagian dari ibadah.

Bagaimana solusi yang sudah berjalan di Indonesia? Pemerintah sebenarnya sudah mencoba menjembatani dualisme ini melalui:

• UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat — mengakui BAZNAS sebagai lembaga resmi negara.
• Kebijakan bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi (BAZNAS/LAZ) dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) — jadi zakat bukan sekadar kewajiban agama tapi juga diakui sebagai pengurang beban pajak.

Sub-bab ini biasanya akan membahas: apakah kebijakan ini sudah cukup adil, atau apakah zakat seharusnya bisa menggantikan pajak sepenuhnya (seperti pandangan sebagian ulama klasik), atau tetap berjalan paralel sebagaimana sekarang.

---

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Kalau sub-bab A dan B fokus pada penerimaan negara, sub-bab C ini fokus pada pengeluaran/belanja.

Apa itu Bait al-Mal? Secara historis, Bait al-Mal adalah "kas negara" pada masa Islam klasik yang mengelola seluruh pendapatan negara (zakat, kharaj, jizyah, ghanimah) lalu menyalurkannya berdasarkan prinsip maslahah (kepentingan umum), dengan prioritas utama kepada 8 golongan penerima zakat (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil — sesuai QS. At-Taubah: 60).

Apa itu APBN Berkeadilan? APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) modern Indonesia punya tiga fungsi utama:

• Alokasi — menentukan ke mana uang negara dibelanjakan (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).
• Distribusi — memastikan pemerataan antar-daerah dan antar-golongan.
• Stabilisasi — menjaga kestabilan ekonomi (subsidi BBM, bansos saat krisis).

Poin utama sub-bab ini adalah membandingkan cara kerja Bait al-Mal (berbasis nilai maslahah dan prioritas kaum dhuafa) dengan APBN modern, lalu menunjukkan bagaimana prinsip Bait al-Mal bisa menginspirasi desain APBN agar lebih berpihak pada kelompok rentan — misalnya lewat program seperti PKH, BPJS PBI, atau subsidi tepat sasaran yang semangatnya mirip dengan prioritas asnaf zakat.

---

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Sub-bab ini membahas masalah nyata: kemiskinan dan ketimpangan (kesenjangan kaya-miskin, sering diukur dengan rasio Gini) di Indonesia, lalu bagaimana instrumen fiskal — baik dari Pancasila maupun Islam — bisa digabungkan untuk mengatasinya.

Instrumen dari sisi Pancasila/negara:

• Pajak progresif (semakin kaya, semakin besar persentase pajaknya).
• Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH).
• Subsidi (BBM, listrik, pupuk).

Instrumen dari sisi Islam:

• Zakat produktif (bukan hanya dibagikan habis, tapi dijadikan modal usaha bagi mustahik).
• Wakaf produktif — misalnya tanah wakaf dikelola jadi rumah sakit atau lahan pertanian yang hasilnya untuk umat.
• Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) — instrumen modern gabungan wakaf tunai dengan surat utang negara syariah (sukuk), sehingga dana wakaf bisa dikelola aman oleh negara dan hasilnya untuk program sosial.

Konsep "instrumen fiskal integratif" yang dimaksud di sini adalah: bukan membiarkan zakat/wakaf dan program bantuan sosial negara berjalan sendiri-sendiri, tapi disinergikan — misalnya kolaborasi BAZNAS dengan Kementerian Sosial dalam satu basis data penerima manfaat, supaya penyaluran lebih efisien dan tidak tumpang tindih.

---

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Apa arti "Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur"? Ini adalah kutipan dari Al-Qur'an, Surah Saba' ayat 15, yang secara bahasa berarti "negeri yang baik (makmur, subur, sejahtera), dan Tuhan Yang Maha Pengampun." Ungkapan ini sering dipakai sebagai cita-cita ideal sebuah negara: bukan hanya makmur secara materi, tapi juga diberkahi karena penduduknya bersyukur dan taat.

Apa maksud "sistem fiskal berbasis nilai"? Sub-bab ini mengusulkan bahwa desain sistem fiskal nasional jangan hanya berlandaskan teknokrasi ekonomi semata (angka, target penerimaan, efisiensi anggaran), tapi juga dilandasi nilai-nilai spiritual dan etika, seperti:

• Amanah (integritas dan akuntabilitas pengelola anggaran — mencegah korupsi).
• Adl (keadilan dalam pemungutan dan penyaluran).
• Syukur (rasa syukur kolektif sebagai bangsa atas kekayaan alam, yang diwujudkan lewat pengelolaan yang bertanggung jawab, bukan eksploitatif).

Jadi, ide besarnya: kemakmuran ekonomi (baldatun thayyibatun) hanya akan bertahan dan diberkahi (rabbun ghafur) jika sistem fiskalnya dijalankan dengan nilai-nilai moral, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa etika.

---

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Ini adalah sub-bab penutup yang bersifat rekomendasi/kesimpulan praktis dari seluruh bab.

Apa itu "Negara Kesejahteraan" (Welfare State)? Konsep negara yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan warganya — pendidikan, kesehatan, jaminan sosial — sebagai hak dasar, bukan belas kasihan.

Apa maksud "Islami-Pancasilais"? Ini adalah istilah gabungan yang menunjukkan model negara kesejahteraan yang tidak meniru mentah-mentah negara kesejahteraan Barat (sekuler), tapi mengintegrasikan:

• Nilai Pancasila (terutama sila kelima: keadilan sosial).
• Prinsip ekonomi Islam (larangan riba, kewajiban zakat, semangat wakaf).

Langkah-langkah reformasi yang biasanya dibahas:

1. Reformasi regulasi — harmonisasi UU Zakat dengan UU Pajak agar tidak tumpang tindih.
2. Reformasi kelembagaan — memperkuat BAZNAS agar setara dengan otoritas fiskal negara (Kemenkeu, DJP).
3. Reformasi kebijakan — memperluas pembiayaan berbasis syariah (sukuk negara, CWLS) untuk pembangunan.
4. Reformasi budaya/mentalitas — membangun budaya taat pajak sekaligus taat zakat sebagai satu kesatuan tanggung jawab sosial-spiritual warga negara.

---

Ringkasan Alur Bab 11

Kalau digambarkan sebagai satu alur logika, bab ini bergerak seperti ini:

A (perbandingan konsep) → B (masalah dualisme pajak-zakat) → C (bagaimana uang itu dibelanjakan secara adil) → D(bagaimana instrumen ini menjawab kemiskinan) → E (visi ideal/nilai yang mendasarinya) → F (langkah nyata mewujudkannya).

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas LandasanEpistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
96	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
97	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
98	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
99	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
100	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
101	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
102	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
103	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
104	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
105	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
106	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
107	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
108	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
111	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
112	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
113	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
114	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
115	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
116	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
117	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
118	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
119	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
122	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
123	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
124	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
125	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
126	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
127	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
128	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
129	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
130	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
131	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
132	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
133	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
134	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
135	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
136	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
137	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
138	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam