Wakaf, Zakat, dan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

 

bab12: "Wakaf, Zakat, dan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan"

"Ekonomi Kerakyatan" adalah sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil (grassroots economy) — bukan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir pemilik modal besar (konglomerasi), melainkan ekonomi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat luas, terutama pelaku usaha kecil-menengah. Konsep ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

"Pilar" berarti tiang penyangga utama. Jadi, judul bab ini menegaskan bahwa Wakaf, Zakat, dan Koperasi (syariah)adalah tiga instrumen fundamental dalam Islam yang jika dikelola dengan baik, mampu menopang dan menggerakkan ekonomi rakyat — bukan sekadar ibadah ritual individu, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi kolektif. Bab ini akan menunjukkan bagaimana instrumen "sosial-keagamaan" (zakat, wakaf, infaq/shadaqah) bisa disandingkan dengan instrumen "bisnis-kelembagaan" (koperasi syariah, BMT) untuk membangun satu ekosistem ekonomi yang berkeadilan.

Sekarang mari kita bahas satu per satu.

---

A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah

Definisi sederhana: Koperasi syariah adalah badan usaha milik bersama para anggotanya, yang seluruh kegiatan usahanya (simpan-pinjam, jual-beli, bagi hasil) dijalankan berdasarkan prinsip syariah — tanpa riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

Mengapa disebut "perpaduan dua hal"?

1. Azas Kekeluargaan — ini adalah ruh koperasi secara umum (bukan hanya syariah). Anggota koperasi bukan sekadar "nasabah" atau "pemegang saham", melainkan pemilik sekaligus pengguna jasa. Keputusan diambil secara musyawarah (satu anggota = satu suara, bukan berdasarkan besarnya modal), dan keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi/transaksi anggota (disebut Sisa Hasil Usaha/SHU), bukan semata besar modal yang disetor.

2. Prinsip Syirkah — ini adalah landasan fiqih muamalah yang membuat koperasi tersebut "syariah". Syirkah artinya kerja sama/perkongsian. Beberapa bentuknya yang relevan:

   • Syirkah al-'inan: kerja sama modal antar anggota dengan porsi dan keuntungan yang disepakati.
   • Syirkah mudharabah: satu pihak menyediakan modal (koperasi), pihak lain menjalankan usaha (anggota), keuntungan dibagi sesuai nisbah (persentase) yang disepakati di awal, bukan bunga tetap.
   • Syirkah abdan/a'mal: kerja sama berbasis keahlian/tenaga.

Ilustrasi mudah: Bayangkan 20 pedagang kecil di pasar membentuk koperasi. Mereka menyetor modal bersama (syirkah), lalu modal itu dipinjamkan bergilir ke anggota yang butuh tambahan modal dagang dengan skema bagi hasil (bukan bunga). Karena berbasis kekeluargaan, keputusan besar seperti "berapa nisbah bagi hasil" ditentukan bersama lewat Rapat Anggota Tahunan (RAT), bukan sepihak oleh pengurus.

Dasar hukum: UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diperkuat Fatwa DSN-MUI tentang pedoman operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Perannya dalam ekonomi kerakyatan: Koperasi syariah menyediakan akses permodalan yang halal dan terjangkau bagi UMKM yang sering tidak "bankable" (sulit diakses perbankan besar), sekaligus mendidik anggota untuk berbisnis secara adil dan transparan.

---

B. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Penguatan Ekonomi Rakyat

Definisi: Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta (2,5% untuk zakat maal, atau bentuk makanan pokok untuk zakat fitrah) bagi muslim yang telah mencapai nishab (batas minimum kekayaan) dan haul (masa kepemilikan setahun), untuk diberikan kepada 8 golongan penerima (asnaf): fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Kenapa disebut "instrumen redistribusi"?

Dalam ekonomi konvensional, kekayaan cenderung menumpuk di segelintir orang kaya (istilah ekonominya: wealth concentration). Zakat berfungsi sebagai mekanisme transfer wajib dari kelompok berkelebihan harta (muzakki) ke kelompok kekurangan (mustahik). Ini bukan sedekah sukarela biasa — sifatnya wajib dan terukur secara matematis, sehingga dampaknya bisa dihitung secara makroekonomi.

Konsep "Zakat Produktif": Ini adalah pergeseran paradigma penting yang biasanya dibahas dalam bab ini. Alih-alih zakat hanya dibagikan habis untuk konsumsi sesaat (misalnya beras dan uang tunai yang cepat habis), zakat produktif diberikan dalam bentuk:

• Modal usaha bergulir untuk mustahik yang punya kemampuan berdagang.
• Alat produksi (gerobak, mesin jahit, dsb).
• Pelatihan keterampilan + pendampingan usaha.

Ilustrasi: Seorang mustahik (penerima zakat) yang tadinya hanya menerima beras 5 kg tiap bulan, diberi modal zakat produktif Rp2 juta untuk berjualan gorengan. Setelah beberapa bulan, ia bisa mandiri secara ekonomi dan bahkan berpotensi berubah status menjadi muzakki (pembayar zakat) di masa depan. Inilah yang disebut efek multiplier zakat terhadap ekonomi rakyat.

Lembaga pengelola: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang berperan sebagai "amil" — pihak profesional yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara terorganisir, bukan lagi individu ke individu.

---

C. Wakaf Produktif: Investasi Sosial untuk Generasi Mendatang

Definisi: Wakaf adalah menahan (menyerahkan) suatu harta yang tahan lama (tidak habis dipakai) untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan umum, sementara pokok hartanya tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan (ain-nya tetap, manfaatnya mengalir).

Kenapa disebut "Investasi Sosial untuk Generasi Mendatang"?

Ini poin krusial: wakaf berbeda dari zakat maupun infaq karena sifatnya abadi/perpetual. Begitu tanah atau aset diwakafkan, ia tidak boleh berpindah kepemilikan lagi — hanya manfaatnya yang terus mengalir, bahkan setelah pewakaf (wakif) meninggal dunia. Inilah kenapa wakaf disebut "amal jariyah" (pahala yang terus mengalir) dan cocok disebut investasi lintas generasi.

Pergeseran ke "Wakaf Produktif": Wakaf tradisional biasanya berbentuk tanah untuk masjid, kuburan, atau madrasah — manfaatnya langsung habis dipakai tanpa menghasilkan nilai ekonomi tambahan. Wakaf produktif mengubah paradigma ini: aset wakaf dikelola secara profesional agar menghasilkan sesuatu, lalu hasilnya (bukan pokoknya) yang disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Contoh konkret:

• Wakaf uang (cash waqf): uang yang diwakafkan diinvestasikan ke sektor produktif/syariah, hasil investasinya untuk beasiswa atau layanan kesehatan gratis.
• Tanah wakaf dibangun menjadi ruko atau minimarket, hasil sewanya membiayai operasional sekolah atau rumah sakit wakaf.
• Contoh nyata: Rumah Sakit Wakaf, atau perkebunan wakaf yang hasil panennya mendanai pesantren.

Pihak pengelola: Disebut nazhir — perorangan, organisasi, atau badan hukum yang bertanggung jawab mengelola aset wakaf secara amanah dan profesional.

Dasar hukum: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

---

D. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Kerakyatan

Definisi: BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan dua fungsi sekaligus dalam satu nama:

1. Baitul Maal (rumah harta) — fungsi sosial: mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, disalurkan tanpa mengharap keuntungan komersial (nirlaba).
2. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) — fungsi bisnis: menghimpun dana masyarakat (tabungan) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berbasis akad syariah (mudharabah, murabahah, dsb) dengan orientasi keuntungan yang wajar.

Kenapa disebut "kerakyatan"?

BMT lahir khusus untuk menjangkau kelompok yang selama ini "terpinggirkan" dari perbankan formal: pedagang kaki lima, petani kecil, dan pelaku UMKM di pelosok yang sulit memenuhi syarat administratif bank besar (agunan, laporan keuangan formal, dsb). BMT biasanya berbadan hukum koperasi (KSPPS — Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), sehingga secara kelembagaan ia "bersaudara dekat" dengan koperasi syariah yang dibahas di poin A.

Ilustrasi: Seorang petani butuh modal untuk membeli bibit. Ia tidak punya sertifikat tanah untuk agunan bank. BMT setempat memberi pembiayaan mikro dengan akad murabahah (jual-beli) atau mudharabah (bagi hasil) tanpa syarat agunan seketat bank umum, dengan pendampingan usaha dari petugas BMT yang mengenal langsung kondisi masyarakatnya.

---

E. Infaq dan Shadaqah dalam Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

Perbedaan mendasar dengan zakat:

Aspek	Zakat	Infaq	Shadaqah
Hukum	Wajib	Sunnah (anjuran)	Sunnah
Jumlah	Ditentukan (2,5%, dst)	Bebas, sesuai kemampuan	Bebas
Penerima	Terbatas 8 asnaf	Lebih luas (bisa untuk siapa saja, termasuk pembangunan fasilitas umum)	Lebih luas, bahkan bisa non-materi (senyum, tenaga)

Peran dalam ekosistem ekonomi kerakyatan:

Karena sifatnya sukarela dan tidak terikat aturan kaku seperti zakat, infaq dan shadaqah menjadi sumber dana fleksibelyang bisa menutup celah-celah kebutuhan yang tidak tercakup oleh zakat. Misalnya:

• Dana darurat bencana (butuh cepat, tidak perlu menunggu perhitungan nishab).
• Modal tambahan bagi koperasi/BMT syariah saat likuiditas seret.
• Pembiayaan program yang manfaatnya luas (pembangunan sumur, sekolah, klinik) yang tidak masuk kategori 8 asnaf secara ketat.

Dalam praktiknya, banyak BMT dan koperasi syariah membuka "kotak infaq/shadaqah" dari anggotanya sebagai dana kebajikan (qardhul hasan — pinjaman tanpa bagi hasil) untuk anggota yang benar-benar dalam kondisi sulit.

---

F. Integrasi Kelembagaan: Koperasi, BMT, Zakat, dan Wakaf dalam Satu Ekosistem

Ini adalah bagian puncak/kesimpulan dari seluruh bab — menunjukkan bagaimana kelima instrumen di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang dalam satu sistem yang sering disebut ekosistem ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) yang terintegrasi dengan lembaga keuangan mikro syariah (koperasi syariah/BMT).

Bagaimana integrasi ini bekerja? Berikut alurnya:

1. Koperasi Syariah/BMT berperan sebagai hub atau simpul kelembagaan — tempat berhimpunnya masyarakat, sekaligus penyedia layanan keuangan (baitul tamwil).
2. Zakat, Infaq, Shadaqah dikumpulkan melalui unit "baitul maal" di dalam BMT/koperasi tersebut, lalu disalurkan sebagai modal produktif bagi mustahik (bukan sekadar konsumtif).
3. Wakaf produktif (misalnya tanah atau uang wakaf) menjadi sumber aset jangka panjang yang hasilnya bisa membiayai operasional lembaga sosial (sekolah, klinik) atau bahkan menjadi modal dasar (endowment) bagi BMT itu sendiri, sehingga BMT tidak terlalu bergantung pada dana pihak ketiga yang berbunga.
4. Ketika mustahik yang dibina lewat dana zakat produktif berhasil naik kelas ekonominya, ia bisa menjadi anggota/nasabah aktif koperasi syariah, bahkan pada akhirnya menjadi muzakki baru — sehingga siklusnya berputar dan berkelanjutan (sustainable cycle).

Ilustrasi sederhana satu ekosistem:

Bayangkan sebuah desa punya "Koperasi Syariah Barokah" yang di dalamnya ada unit BMT. Tanah wakaf warga dibangun jadi kios-kios sewa (wakaf produktif) → hasil sewanya menjadi dana abadi baitul maal → dana zakat dari anggota mampu dikelola amil koperasi, diberikan sebagai modal bergulir ke anggota kurang mampu → anggota tersebut berdagang dengan pembiayaan mudharabah dari sisi baitul tamwil → infaq/shadaqah anggota menutup dana talangan darurat kalau ada anggota gagal bayar karena musibah. Semua elemen ini berputar dalam satu koperasi, dikelola satu manajemen, diawasi satu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Manfaat integrasi ini:

• Efisiensi kelembagaan (tidak perlu lembaga terpisah-pisah yang justru membingungkan masyarakat).
• Dana sosial (zakat/wakaf) dan dana komersial (tabungan/pembiayaan) saling melengkapi kelemahan masing-masing.
• Mempercepat pemberdayaan ekonomi rakyat secara menyeluruh dan berkelanjutan, sesuai visi maqashid syariah (menjaga harta dan kesejahteraan umat).

Tantangan yang biasanya turut dibahas:

• Rendahnya literasi masyarakat soal ZISWAF dan koperasi syariah.
• Tata kelola (governance) dan akuntabilitas nazhir/amil yang masih perlu diperkuat.
• Regulasi yang kadang tumpang tindih antara UU Perkoperasian, UU Zakat, dan UU Wakaf.

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas LandasanEpistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
96	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
97	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
98	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
99	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
100	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
101	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
102	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
103	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
104	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
105	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
106	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
107	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
108	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
111	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
112	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
113	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
114	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
115	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
116	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
117	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
118	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
119	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
122	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
123	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
124	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
125	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
126	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
127	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
128	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
129	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
130	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
131	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
132	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
133	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
134	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
135	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
136	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
137	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
138	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam

 

---